Peran Kementrian Perhubungan Dalam Mendukung Konektivitas untuk Pemerataan Pembangunan di Indonesia

Jika ada yang menanyakan pada saya pilih mana, jalan halus kendaraan lawas atau jalan rusak kendaraan dengan teknologi terbaru. Apapun yang terjadi pilihan saya akan Jatuh pada jalan bagus meski kendaraan lawas. Dua pilihan diatas memang bukan pertanyaan hitam putih. Tetapi tentu memiliki infrastruktur yang baik dan memadai adalah keniscayaan bagi masyarakat di semua negara bangsa di dunia. Namun soal mengubungkan Indonesia  ini tentu tidak bergantung pada Jalan belaka. Negara harus menjamin moda transportasi yang terjangkau dan menjadi solusi bagi masyarakat dalam skala yang lebih besar.

Skala besar artinya negara memiliki perpanjangan tangan yang dapat menjamin seluruh moda transportasi memberikan pelayanan sesuai standar dalam aturan perundangan dan fokus pada pengguna transportasi sebagai end user. Indonesia memiliki Kementrian  Perhubungan. Institusi ini bertanggungjawab untuk menghubungkan setiap titik di seluruh penjuru tanah air. Sesuai dengan visi Misi pemerintah tahun 2015-2019, kementrian Perhubungan bertekad untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Budi Karya Sumadi menteri Perhubungan RI Periode 2015-2019 menyampaikan bahwa Membangun Indonesia dari Pinggiran adalah sebuah Keniscayaan. Ia Percaya bahwa keterhubungan antar daerah di Indonesia dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi warga negara Indonesia. Perubahan yang lebih baik ini tercermin dalam semangat  Kementrian Perhubungan yang merupakan arti dari logo kementrian, yaitu  Wahana Manghayu Warga Pertiwi, artinya Perhubungan merupakan wahana untuk mensejahterakan Bangsa dan Negara.

Dalam laporan kinerja 5 tahunan kementrian Perhubungan, kita bisa membaca capaian dari target yang di canangkan pada tahun 2015. Pembangunan sarana prasaran perhubungan adalah prioritas utama bagi kementrian Perhubungan  untuk menjamin setiap moda transportasi yang melayani warga dapat beroperasi dengan baik. Capaian tersebut tidak hanya berfokus pada perhubungan darat. Moda Laut dan Udara juga mendapatkan prioritas pembangunan sarana dan prasarana.

Pada Moda Perhubungan darat. Pemerintah menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi dengan merehabilitasi Terminal di 83 Lokasi di Indonesia, Melakukan aktivasi ulang jalur ganda (Double track) moda transportasi kereta sepanjang 863.65 Km, merehabilitasi 394,6 Jalur kereta api, dan membangun 45 lokasi stasiun atau bangunan operasional kereta api. Selain itu kementrian perhubungan juga menyediakan bus Rapid Transit sebanyak 2128 bis, yang tentu akan berimbas pada kenyamanan warga negara mengakses transportasi publik yang nyaman dan terjangkau.

Pada moda laut, Pemerintah membangun 24 pelabuhan penyebrangan, 118 lokasi dibangun pelabuhan non keomersial, 100 unit pembangunan kapal tol laut, 6 kapal latih, dan 17 unit kapal penyebrangan. Investasi pemerintah ini tentu tidak murah. Meski begitu, pemerintah belum tentu juga mendapatkan Break Even Point (BEP) dalam waktu singkat. Sementara pada  moda perhubungan udara, pemerintah  membangun 15 bandar udara baru, serta mengadakan 51 unit pesawat latih.

Berdasarkan laporan tersebut, masyarakat dapat menyimpulkan bahwa pembangunan sarana prasarana  oleh kementrian perhubungan adalah dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga negara sebagai penerima manfaat langsung. Tidak lagi kita temukan terminal penumpang yang kumuh, dengan toilet yang kotor dan tidak terawat. Berkurangnya jumlah calo penumpang secara drastis juga adalah salah satu capaian dari pembangunan terminal penumpang yang manusiawi dan memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Sumber: Pixabay

Pembangunan rel ganda memberikan peluang kepada PT KAI untuk mengantarkan penumpang kepada destinasi tujuan dengan lebih cepat tanpa pemberhentian ditengah jalan, yang disebabkan kereta yang berpapasan harus bergantian dalam mengakses rel yang sama. Sementara itu, tol laut juga menjadi indikator keberhasilan kementrian Perhubungan memberikan pelayanan yang ekstra kepada warganegara yang tinggal di pinggiran Indonesia. Tol laut memungkinkan percepatan logistik serta  bahan pokok dan barang-barang pengiriman yang dapat diandalkan untuk memberikan jaminan kenyamanan bagi warga negara yang bermukim di luar pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa media bahkan memberitakan kemunculan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru setelah terhubungnya daerah pusat dan pinggiran.

SUmber : Pixabay

Keterhubungan wilayah adalah kunci pemerataan kesejahteraan. Pengiriman logistik, pertukaran sumberdaya alam dan kemudahan moda angkutan manusia adalah indikator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak bisa kita pungkiri selama tahun 2015 sampai tahun 2019 pertumbuhan infrastruktur perhubungan begitu pesat. Tentu keberhasilan ini tidak semerta-merta dirasakan oleh warga negara Indonesia. Beberapakali pemerintah, dalam hal ini kementrian perhubungan berkali-kali menjadi tempat keluh kesah masyarakat tentang moda transportasi udara yang mengalami silang sengkarut perkara harga yang tidak ekonomis. Tetapi Seiring waktu berjalan, Kemenhub dapat mempengaruhi pemerintah untuk menentukan batas atas dan batas bawah harga tiket pesawat, sehingga proses menghubungkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya melalui perhubungan udara kembali normal.

Perasaan Penyelenggara Pemilu Melihat Pelantikan Kabinet

Penyelenggara pemilu itu kalau pas sepi alias ngga ada pemilu atau Pilkada kerjaannya Cuma rutin-rutin aja, scan data formulir C1, membuat laporan, sosialisasi, dan meramaikan RPP (Rumah Pintar Pemilu). Kebalikannya pas lagi ada pemilu selama hampir tiga tahun sebelumnya kami berjibaku di pemutakhiran data pemilih, memastikan ijasah calon anggota DPR yang melamar itu asli. Bagi emak-emak KPU bahkan ada yang terpaksa harus nginap-nginap di kantor gegara aplikasi ngadat atau hang sementara kerjaan besok pagi harus kelar, anak sama suami sementara dipesankan katering atau langganan makanan via ojek online.

Selama tahapan pemilu berlangsung, jadwal tahapan yang sudah tersusun rapi di peraturan tingkat pusat mentah karena improvisasi yang dilakukan oleh peserta pemilu. Peserta pemilu sama sama melakukan pemutakhiran data pemilih dengan metode yang kami tidak bisa mengerti. Sehingga bisa memunculkan 31 juta pemilih siluman, dan 17 juta data ganda. Gegara data tersebut, kami harus melakukan perpanjangan kerja lembur selama berminggu minggu, sampai muncul persatuan para istri yang ikut lembur di kantor untuk memastikan suami bener-bener tidur kantor atau tidur di emperan toko.

Data pemilih yang dibilang fiktif, dan Ganda tadi setelah di cek sebenarnya tidak terjadi seheboh yang dibicarakan di media. Pertama karena setelah di cek pemilih siluman tersebut tidak berubah jadi manusia, alias tetap siluman. Sementara data ganda yang ditemukan, tidak sampai satu persen temuan ke gandaannya. Angka 17 juta adalah data pemilih yang ganda dengan sendirinya membelah diri, digandakan berkali-kali dan diserahkan untuk disisakan satu data yang asli.

Ditambah lagi menjelang pemilu ada proses pindah pilih, yang mengharuskan pemilih yang ingin memilih bukan di kota asal, melainkan kota tempat ia bekerja atau bersekolah pada saat pemilu harus datang ke kantor KPU tujuan untuk mendapatkan form A5 (pindah pilih) di kota-kota besar seperti  Jabodetabek, Surabaya, Malang dan Bandung. Ribuan orang rela antri ber jam-jam untuk mendapatkan form tersebut. berjam-jam itu bukan satu sampai dua jam, kadang ada yang sampai 8 sampai 9 jam.

Selain capek, kami yang melayani sebenarnya lebih terharu, karena kerelaannya meluangkan waktu untuk sekedar mendapatkan hak pilihnya. Suasana di kantor selama masa-masa pembuatan form tersebut begitu tegang dan rasanya kami menghadapi pasukan berani mati untuk mendapatkan hak pilih. Saya pernah kena omel gegara bercanda pada seorang bapak yang yang udah ngantri 5 jam, karena mempertanyakan mengapa beliau rela mengantri dan bersusah payah supaya bisa memilih, serta menyampaikan bahwa memilih tidak wajib, yang wajib itu Sholat, Zakat dan Puasa Ramadan.

Belum lagi kami harus menghadapi budaya Indonesia yang last call. Pemutakhiran data pemilih sudah dimulai setahun sebelum pemilu, sosialisasi sudah kemana-mana, waktu di coklit (didata ke rumah-rumah) kami di gonggongi Anjing, dikira tukang kredit, bahkan tukang meteran gas LPJ. Ketika H-10 Pemilu baru tau datanya tidak muncul, kalau marah seperti kami dimasukkan tong setan dengan motor yang menderu-deru. 

Beberapa yang tidak terdaftar adalah hasil coklit yang memang datanya di hapus karena bertahun-tahun tidak tinggal di alamat tersebut. Misalnya, rumahnya sudah dijual tapi KTP masih tetap, orang kontrakan yang nunut KK induk semang, atau pegawai Alfamart yang sewa tanah, tapi dibikinkan KTP dan punya KK sesuai tempat kerja, kami menyimpulkan mereka ini penduduk dengan KTP “Parkir”. Mereka ini pada hari-hari biasa tidak ada, tidak pernah muncul di lingkungan sekitar, bahkan alamat nya sudah menjadi jalan raya. Tetapi pada saat mendekati pemilu mereka protes karena tidak terdaftar. Untungnya undang-undang melindungi keberadaannya dengan boleh memilih dengan menunjukkan KTP Asli di TPS terdekat dengan Alamatnya.

Begitu luar biasanya perjuangan pemilih dan penyelenggara pemilu untuk mensukseskan pemilu tahun 2019. Sehingga selama kami menunggu pelantikan Capres dan Cawapres  ada rasa harap harap cemas, apakah akan berlangsung dengan lancar atau tidak.

Pelantikan lancar, tinggal menunggu penunjukan Kabinet. Setelah kabinet di lantik, mungkin pemilih yang antri untuk pindah pilih dan memasukkan penyelenggara ke tong setan baru menyadari bahwa pemilu itu ya begitu, dan akan begitu terus sampai kita menyadari, kalau pemilu itu ternyata begitu….

Anieq Fardah

Emak-emak yang kebetulan penyelenggara pemilu ^_^